Dua Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Gerindra Tolak Kenaikan Harga BBM

SUMUT - Dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi lantaran dinilai akan semakin memiskinkan rakyat miskin 

Penolakan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut disampaikan wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Harum Mustafa dan sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Gusmiyadi, ke jurnalis Indonesiasatu.co.id, melalui  seluler, Kamis 08 September 2022

Baca juga: Sapma PP Desak Aparat Penegak Hukum Segera Periksa Dinas Pendidikan

Harum Mustafa menyampaikan, bahwa sebelum Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kenaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Fraksi Partai Gerindra di Senayan dan sejumlah Fraksi lain juga sudah menyampaikan penolakan dikarenakan akan membuat harga bahan pokok naik

Baca juga: Tony Rosyid: Lagi-Lagi, Anies Yang Disalahkan!

"Kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut akan semakin memberatkan masyarakat kecil dan akan semakin memiskinkan rakyat miskin, " Kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Harum Mustafa Nasution

Baca juga: Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai Gerindra Pematang Siantar Gusmiyadi yang juga merupakan sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan, bahwa penolakan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi didasari sejumlah alasan 

"Pertama Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi disaat harga minyak mentah Dunia mengalami penurunan harga, kemudian pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) ditengah-tengah warga sedang melakukan pemulihan ekonomi usai pendemi melanda masyarakat, " sebutnya

Baca juga: Ketua Umum DPP Pergerakan Milenial Nusantara Dukung Densus 88 Usut Tuntas Kasus Teroris NII dan JI

Gusmiyadi juga menyampaikan, kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite dan bio Solar tidak menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru, diantaranya kenaikan harga transportasi, harga barang-barang terutama di sektor makanan 

"Hal itu juga terlihat dari tuntutan sejumlah komponen masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi disejumlah daerah menyikapi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi, " Sebut Gusmiyad Politisi Muda Partai Gerakan Indonesia Raya, ( Karmel )

Baca juga: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Terima Audiensi DPC PKB Kabupaten Asahan